Jalan Parit–Tamiang Ampalu Rusak, Warga Soroti Pengabaian Aturan dan Minimnya Pengawasan

Pasaman Barat | GarisPolisi.com – Kerusakan jalan lintas Parit–Tamiang Ampalu di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, kian mengkhawatirkan. Masyarakat setempat menilai, rusaknya infrastruktur ini diduga kuat akibat lalu lintas truk-truk tronton bermuatan berat yang tidak sesuai dengan kelas jalan III C. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga akan dampak kerusakan lebih luas, sekaligus mempertanyakan efektivitas pengawasan serta pelaksanaan Surat Edaran Bupati Pasaman Barat yang diterbitkan pada Agustus tahun ini.

“Setidaknya sekarang ada dua peron yang aktif mengoperasikan truk-truk tronton di jalan ini. Padahal, semua tahu bahwa jalan lintas Parit–Tamiang Ampalu merupakan jalan kelas III C, yang jelas tak layak dilalui kendaraan bermuatan berat. Tapi pengusaha seolah mengabaikan aturan yang sudah dibuat pemerintah,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui, Minggu (3/8/2025).

Warga itu juga mengungkapkan keresahannya atas kondisi jalan yang mulai rusak di sejumlah titik. Ia menilai jika tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, maka kerusakan jalan bisa semakin parah dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.

“Kami sangat keberatan. Jalan ini menjadi penghubung vital antar kecamatan dan punya peran besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Kalau dibiarkan rusak seperti ini, nasibnya bisa seperti jalan menuju Sikabau yang kini sulit dilalui,” tambahnya.

Selain potensi memburuknya kondisi jalan, warga juga menyoroti lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar aturan kelas jalan. Ia menyayangkan ketidakhadiran aparat dalam menindak tegas pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan di lapangan.

“Masalah ini bukan cuma soal jalan rusak. Ada ancaman kecelakaan, gangguan ekonomi, bahkan potensi kerugian negara akibat pelanggaran oleh pengusaha nakal. Kami harap pemerintah kabupaten dan aparat tidak tutup mata. Jangan hanya tegas di satu wilayah saja, tapi juga harus adil terhadap semua masyarakat Pasaman Barat,” ujarnya.

Warga juga berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu gejolak sosial seperti yang pernah terjadi di Nagari Koto Sawah. Mereka menuntut keadilan dan perhatian yang merata dari pemerintah terhadap seluruh wilayah di Pasaman Barat. 

(Tim)