Editor: MJ. Sitorus
Medan|GarisPolisi.com – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan ini diberikan atas kinerja terbaik dalam penyaluran dana dan realisasi fisik anggaran tahun 2024.
Penghargaan dengan Nomor: Kep-127/WPB.02/2025 tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, dalam sebuah acara resmi yang digelar di Medan, Senin (21/7/2025).
Labuhanbatu Utara dinobatkan sebagai peringkat pertama atas capaian kinerja penyaluran dan serapan fisik tertinggi tahun 2024, dengan skor evaluasi mencapai 92,03 poin, mengungguli kabupaten/kota lain di Sumatera Utara.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah di Labuhanbatu Utara dalam mengelola dan merealisasikan anggaran secara efektif, efisien, serta tepat sasaran,” ujar Indra Soeparjanto dalam sambutannya.
Kementerian Keuangan melalui DJPb secara rutin melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di seluruh pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup aspek kecepatan penyaluran, ketepatan penggunaan, kualitas pelaporan, hingga capaian output kegiatan. Penilaian tersebut juga digunakan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara di daerah.
Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M, menyambut baik penghargaan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan kabupaten. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Bupati Hendriyanto dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Pemkab Labuhanbatu Utara.
Sementara itu, berdasarkan rilis DJPb Sumut, beberapa indikator utama penilaian meliputi persentase realisasi dana transfer ke daerah, kualitas pelaporan, serta serapan anggaran dalam mendukung program strategis nasional dan daerah.
Labuhanbatu Utara sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2023 lalu, kabupaten ini juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi indikator penting tata kelola keuangan daerah yang baik.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran serta berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
0 Komentar