Dalam spanduk yang tersebar di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada Senin (7/4/2025), mereka mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku. Salah satu spanduk berbunyi, "Ada Oknum Bermain? Mohon APH Tindak Tegas Mafia BBM Bersubsidi dan Penipuan! Jangan Biarkan Hak Rakyat diambil Hanya Karena Segelintir Mafia dan Koruptor di dalamnya!"
Kritik terhadap pengawasan Pertamina bukan tanpa alasan. Beberapa kasus penyelewengan BBM bersubsidi telah terungkap di Sumatera Utara. Pada Januari 2024, Polda Sumut menyita tiga ton bio solar subsidi di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. BBM tersebut ditemukan dalam 100 jerigen berukuran 30 liter yang diangkut menggunakan truk tanpa dokumen resmi.
Kombes Hadi Wahyudi, yang saat itu masih menjabat Kabid Humas Polda Sumut,menyatakan bahwa BBM tersebut rencananya akan dijual untuk bahan bakar ekskavator.
Selain itu, pada Oktober 2023, Polres Tapanuli Utara membongkar sindikat penyelewengan bio solar bersubsidi yang melibatkan petugas SPBU. Lima orang ditangkap, termasuk dua petugas SPBU yang menerima imbalan untuk memfasilitasi pembelian BBM dalam jumlah besar.
Modus operandi lainnya terungkap pada Maret 2025, di mana Polda Sumut menemukan praktik penyelewengan BBM bersubsidi menggunakan mobil pikap yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas besar.
Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Muhammad Alan Haikel, menjelaskan bahwa pelaku menggunakan pompa khusus untuk memindahkan solar dari tangki utama ke tangki tambahan, memungkinkan mereka mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar tanpa terdeteksi .
Menanggapi situasi ini, Satuan Mahasiswa (Satma) DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk menindak tegas dan mencabut izin transportir yang diduga terlibat dalam penyelewengan BBM subsidi. Mereka juga meminta Direktur Utama PT Pertamina untuk mencopot Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut .
Aktivis menekankan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam distribusi BBM bersubsidi. Mereka berharap aparat penegak hukum dan Pertamina dapat bekerja sama untuk memberantas mafia BBM yang merugikan negara dan masyarakat. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, terutama nelayan dan masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi tersebut untuk kehidupan sehari-hari. (**)
0 Komentar