 |
| Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. |
Medan | GarisPolisi.com — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengakuan ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi Pemberantasan Korupsi bersama KPK di Jakarta, Senin (28/4/2025).
"Baru hampir dua bulan saya menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima OPD kami yang sedang diperiksa KPK. Ini menjadi alarm penting bahwa integritas dan moralitas bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tetapi seluruh jajaran birokrasi," ujar Bobby kepada wartawan.
Namun, Bobby tidak merinci nama-nama OPD yang tengah diperiksa oleh lembaga anti-rasuah tersebut. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi seluruh aparatur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengapresiasi Rakor yang digelar KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang dialog yang sangat penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan pandangan, kendala, serta solusi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah masing-masing.
"Kami berterima kasih kepada KPK yang tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang diskusi langsung. Ini penting untuk menyampaikan persoalan nyata di lapangan," katanya.
Lebih lanjut, Bobby menekankan bahwa upaya memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan memperkuat integritas individu. Ia menilai, perlu adanya perbaikan sistem politik dan birokrasi di daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Ia juga meminta agar KPK memperkuat kehadirannya di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun hubungan sehat antara eksekutif dan legislatif.
"Kita harus memastikan sistem yang ada tidak rusak dari awal. Kalau sistem sudah rusak, kita dipaksa memilih: ikut rusak atau menjaga diri tetap bersih. Maka dari itu, kami berharap KPK lebih aktif di daerah, menjadi tempat pengaduan dan perbaikan sistem pemerintahan," pungkasnya.
(San)
0 Komentar