Tebing Tinggi | Garispolisi.com -- Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Kota Tebing Tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, sekaligus mendesak dilakukan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai belum maksimal mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sekretaris HIMMAH Kota Tebing Tinggi, Muhammad Prima, mengatakan sikap tersebut dituangkan dalam pernyataan resmi yang berisi sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Sekda Kota Tebing Tinggi.
“Sikap ini perlu kami tuangkan dalam pernyataan resmi yang juga berisi sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Sekda Kota Tebing Tinggi,” ujar Muhammad Prima di sela aksi.
Dalam pernyataan itu, GP Al Washliyah menilai posisi Sekda yang seharusnya menjadi motor koordinasi pemerintahan dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi administratif, pengawasan, serta sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa persoalan yang disoroti di antaranya pengoperasian Pasar Gambir yang telah direvitalisasi namun belum berjalan maksimal, persoalan pasar kain, pasar impres, hingga kolam renang yang dinilai menjadi indikator lemahnya koordinasi lintas OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.
Selain itu, GP Al Washliyah juga menyoroti pelayanan publik di sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan RSUD Kumpulan Pane, keluhan masyarakat terhadap PDAM, hingga persoalan pelayanan parkir yang masih menjadi perhatian masyarakat.
“Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Ketika pelayanan publik terus menuai keluhan, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius,” ujar Tawer membacakan pernyataan tertulis aksi tersebut.
Dalam dokumen yang dibagikan kepada peserta aksi, GP Al Washliyah juga menyinggung adanya keresahan publik terhadap sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan polemik yang dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemko Tebing Tinggi.
Koordinator aksi, Yandra, turut menyoroti hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Tebing Tinggi yang dinilai kurang harmonis.
“Kondisi ini berpotensi menghambat stabilitas pemerintahan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas,” ujar Yandra.
Massa aksi juga menyinggung sikap Sekda yang disebut beberapa kali tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tebing Tinggi. Menurut mereka, kondisi tersebut memperkeruh hubungan antara legislatif dan eksekutif di tengah berbagai persoalan daerah yang membutuhkan penyelesaian cepat.
GP Al Washliyah menegaskan bahwa dorongan evaluasi terhadap Sekda bukan merupakan serangan personal, melainkan bagian dari aspirasi masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Mereka juga mmengaitkan tuntutan tersebut dengan Keputusan DPRD Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2026 terkait rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 yang salah satunya merekomendasikan pergantian Sekda.
Di akhir aksi, GP Al Washliyah mendesak Pemko Tebing Tinggi agar tidak mengabaikan berbagai kritik dan aspirasi masyarakat serta segera mengambil langkah evaluatif demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu membaca situasi dan keresahan publik saat ini. Evaluasi terhadap pejabat strategis perlu dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” tutup mereka.
Aksi unjuk rasa damai puluhan Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Kota Tebing Tinggi ini, sempat mendapat pengawalan ketat dari Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian Resor Tebing Tinggi.
(Mmt)
0 Komentar