Labuhanbatu Selatan | Garispolisi.com -- Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al-washliyah (PD GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), M. Fahri. A.F.Munthe dengan tegas akan mendukung sepenuhnya rencana pemekaran Provinsi Sumatera Timur sebagai langkah strategis dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di wilayah pantai timur Sumatera Utara, hal ini di sampaiknnya melalui media di kantor PD Alwashliyah di jalinsum Basilam baru, Senin (28/04/2026)
Dihadapan awak media disampaikannya, secara geografis dan demografis, wilayah Sumatera Utara saat ini memiliki cakupan yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 14 juta jiwa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, di wilayah pesisir sepanjang pantai timur dan sekitarnya.
“Pemekaran Provinsi Sumatera Timur bukan sekadar wacana politik, tetapi kebutuhan objektif. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas telah menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ini harus dijawab dengan kebijakan yang konkret dan terukur,”tegasnya Ketua GPA Labusel itu
Ketua GPA Labusel juga menjelaskan, kawasan pantai timur Sumatera memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor perkebunan, perikanan, industri, hingga jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Namun, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal akibat keterbatasan fokus pembangunan.
“Wilayah pantai timur merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Dengan pemekaran, pengelolaan potensi ini akan lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fahri
Fahri juga menyoroti bahwa pemekaran daerah telah terbukti di berbagai wilayah di Indonesia mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperpendek birokrasi pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa pemekaran Provinsi Sumatera Timur harus didukung dengan kajian akademis yang kuat, kesiapan fiskal, serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar proses ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dan DPR RI, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Ini adalah momentum untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan dasar potensi wilayah, jumlah penduduk, serta kebutuhan percepatan pembangunan yang nyata, PD GPA Labusel menilai bahwa pembentukan Provinsi Sumatera Timur merupakan langkah strategis yang tidak bisa lagi ditunda tunda lebih cepat lebih baik.
(ZR)
0 Komentar