Pertemuan Bupati Labusel Dengan BPK RI Sumut, Perkuat Tata Kelola Keuangan Dan Penyusunan LKPD 2026

‎Labuhanbatu Selatan  |  Garispolisi. com  --  Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, melaksanakan melakukan kunjungan formal ke kantor BPK RI perwakilan Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka koordinasi bersama ketua BPK RI Sumut  Paula Henry Simatupang, di Jalan Imam Bonjol No. 22, Medan, Jumat (30/1/2026).
‎Dalam pertemuan tersebut, Bupati Labusel  Fery Simatupang didampingi Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Inspektur Sofyan, Kepala BKAD Imron Rohsadi, Kepala Dinas PUPR Safii, Kepala Bappedalitbang Kamaludin, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Zulpan Hamsar.
‎Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan pertemuan khusus dalam rangka koordinasi dan konsultasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Labusel Tahun Anggaran  2026, sekaligus  pembahasan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK.
‎Dalam pertemuan tersebut, Bupati Labusel Fery Simatupang menyampaikan terus berkomitmen bahwa Pemkab Labusel akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, peran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik.
‎“Kami memandang setiap masukan dan rekomendasi dari BPK sebagai bagian penting dalam proses perbaikan berkelanjutan. Tujuannya satu, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Bupati.
‎Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan koordinasi sejak dini. 
‎Melalui silaturahmi dan koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menegaskan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan dipercaya publik.

(ZR)

Posting Komentar

0 Komentar