Labuhanbatu Selatan (garispolisi.com) -
Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 bersama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Command Center Kantor Bupati, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan sinergi dan kolaborasi antara KPK dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat berlangsung secara daring dengan menghadirkan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di antaranya Pj Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Perkim, Kepala Bapenda, Kepala BKD, Kadis Perizinan, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Dukcapil, Kadis Kominfo, Kabag Hukum, serta para Admin MCP dan pejabat Eselon III dan IV terkait.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek strategis menjadi fokus pembahasan, seperti, Progress pemenuhan MCP dan kendala yang dihadapi, Rencana aksi peningkatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tindak lanjut atas Renaksi SPI 2024, Reviu tindak lanjut temuan BPK 2024, Penanganan aset bermasalah dan progres sertifikasi tanah, Penertiban PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum), Target pajak 2024 serta inovasi pencapaian target 2025, Penagihan piutang pajak tahun 2025, Kepatuhan input SIRUP 2025, Penerapan SOP pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing, Penjelasan 10 proyek strategis daerah serta progres probity audit atas 5 proyek prioritas, Penetapan anggaran bansos dan hibah tahun 2025, serta Pemenuhan standar pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan kependudukan (Dukcapil).
Bupati Fery Sahputra Simatupang dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Korsupgah KPK RI yang terus memberikan bimbingan, pendampingan, serta masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sinergi dengan KPK menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati Fery.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Labusel akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi yang disampaikan KPK, serta memastikan setiap perangkat daerah meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan KPK RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (ZR)
0 Komentar