Medan|GarisPolisi.com - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumut, Topan Obaja Ginting.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025), menanggapi kemungkinan dirinya dimintai keterangan dalam penyidikan yang sedang berlangsung.
"Ya, namanya juga proses hukum, kita siap saja. Apalagi kalau memang disebut ada aliran dana antara bawahan ke atasan atau sebaliknya. Kita wajib memberikan keterangan kepada KPK demi kepentingan penegakan hukum," ujar Bobby kepada wartawan.
Terkait isu adanya penggeledahan atau penyegelan ruang kerjanya oleh KPK, Bobby mengaku belum mendapatkan informasi resmi.
"Saya belum tahu ya, belum masuk ke ruangan. Nanti saya lihat dulu," katanya singkat.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan aliran dana suap sebesar Rp2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. KPK menduga dana tersebut tidak hanya berhenti pada satu pihak, melainkan telah mengalir ke beberapa oknum, termasuk kemungkinan ke pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menelusuri ke mana saja uang suap tersebut mengalir.
"Dari uang Rp2 miliar itu, ada yang diberikan secara tunai, ada yang ditransfer, dan masih tersisa sekitar Rp231 juta. Kita mengikuti aliran dana itu, ke manapun arahnya, termasuk kemungkinan ke kepala dinas lain atau bahkan ke gubernur," jelas Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6).
Asep menegaskan bahwa KPK tidak akan ragu memanggil siapa pun yang diduga menerima bagian dari aliran dana tersebut, tanpa terkecuali.
"Siapa pun yang terlibat akan kami panggil dan dimintai keterangan. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau memang uang itu mengalir ke gubernur sekalipun, tentu akan kami klarifikasi," tegasnya.
(San)
0 Komentar