Janji Politik Tak Terpenuhi, Rakyat Ditinggal Seremonial
Medan | GarisPolisi.com — Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PK IMM FISIP UMSU) melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, sebagai bentuk kritik atas capaian 100 hari kerjanya yang dinilai jauh dari janji kampanye.
Surat tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan pengurus IMM pada Senin (19/5/2025). Ketua Bidang Hikmah PK IMM FISIP UMSU, Aldi Pramana, menegaskan bahwa surat ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kontrol kritis mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan di Kota Medan.
“Kami menyampaikan kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai upaya membela kepentingan rakyat. Jika kami diam, itu artinya kami ikut mengkhianati amanah rakyat,” ujar Aldi saat memberikan keterangan pers didampingi Sekretaris Bidang Amirul Mukminin.
Empat Poin Kritis
Dalam surat terbuka tersebut, IMM menyoroti empat persoalan utama yang dianggap belum ditangani secara serius oleh Wali Kota Medan:
1. Keamanan Kota Melemah: Tawuran Remaja Telan Korban Jiwa
IMM menyoroti kasus tewasnya seorang remaja akibat tawuran di kawasan Belawan sebagai bukti lemahnya tata kelola keamanan oleh Pemko Medan.
“Pemerintah Kota tidak memiliki pendekatan strategis dan kebijakan konkret dalam mengatasi akar masalah sosial di Belawan. Upaya yang ada hanya bersifat seremonial dan normatif,” kata Aldi.
Menurutnya, visi menjadikan Medan sebagai kota aman dan tertib hanya akan menjadi slogan politik tanpa diiringi regulasi dan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, seperti melalui perda, perwal, atau program khusus.
2. Janji 50 Ribu Lapangan Kerja Masih Abu-abu
Salah satu janji kampanye yang paling menonjol adalah penciptaan 50 ribu lapangan kerja bagi warga Medan. Namun, hingga kini, menurut IMM, belum ada langkah konkret maupun laporan capaian yang disampaikan kepada publik.
“Kami menagih realisasi janji itu. Jangan biarkan masyarakat kecewa karena merasa dibohongi,” tegas Aldi.
3. Fasilitas Publik Terbengkalai
PK IMM juga menyoroti kondisi fasilitas publik yang dinilai tidak terpelihara dengan baik. Banyak fasilitas umum terlihat kotor, rusak, bahkan kehilangan fungsi karena kurangnya perawatan dari pemerintah kota.
“Fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan dibiarkan rusak tanpa pengawasan,” tambah Amirul.
4. Janji Sekolah Gratis Tanpa Kepastian
Program sekolah gratis untuk warga Medan, baik di sekolah negeri maupun swasta, juga dinilai belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. IMM menyebut, tidak ada transparansi mengenai progres program ini selama 100 hari kerja Wali Kota.
“Kami mendesak Wali Kota untuk segera menjelaskan status program ini dan kapan akan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Aldi.
IMM berharap surat terbuka ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Wali Kota Medan agar dapat segera melakukan perubahan nyata.
“Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat,” pungkas Aldi.
(San)
0 Komentar