Labura | GarisPolisi.com – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten dengan semboyan " Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok" ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan langsung oleh perwakilan BPK RI Sumut kepada Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Samsul Tanjung, ST., M.H., pada Jumat (23/5/2025), di kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
Wakil Bupati Samsul Tanjung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labura atas kerja keras dan dedikasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Kami bersyukur atas pencapaian ini, yang menjadi bukti komitmen kami dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance,” ujar Samsul.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Capaian ini turut memperkuat citra Labuhanbatu Utara sebagai daerah yang konsisten dan profesional dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini juga menjadi indikator keberhasilan Pemkab Labura dalam menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif serta pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah.
Turut hadir dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Labura, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus, S.E., M.M., serta sejumlah pejabat struktural lainnya.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah, menandakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari kesalahan yang material.
Dengan pencapaian ini, Labuhanbatu Utara terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(Mjs)
0 Komentar