 |
| Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendro Susanto. |
Medan|GarisPolisi.com - Maraknya judi online yang semakin meresahkan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas. Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendro Susanto, menyampaikan bahwa judi online telah merusak tatanan ekonomi keluarga, rumah tangga, dan sosial, serta meningkatkan kriminalitas di masyarakat.
Hendro meminta seluruh pimpinan lembaga di Sumatera Utara, termasuk Pemprov, Polda, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II, untuk memeriksa handphone pegawai mereka guna mencegah aktivitas judi online. "Proses pemeriksaan harus dilakukan dengan bantuan lembaga terpercaya seperti Kominfo dan PPATK, agar aliran dana yang berasal dari judi online dapat terdeteksi," ujarnya pada Selasa (16/7/2024).
Pemerintah juga diharapkan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait konten dan akun yang berunsur perjudian dan pornografi. Kerugian akibat judi online diperkirakan mencapai Rp. 16 Triliun, dengan dana tersebut mengalir ke negara-negara pusat operasi judi online seperti Thailand, Kamboja, Filipina, dan negara ASEAN lainnya.
Hendro mendukung pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah dan mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya ini. "Kita akan terus mendorong tugas dan fungsi Satgas dengan langkah-langkah konkret dan terukur untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya," tegasnya.
Ia juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anak yang hobi bermain game online, agar tidak terjerumus ke dalam perjudian. "Pengawasan dari keluarga sangat penting untuk melindungi generasi muda," tambahnya.
Hendro menyoroti adanya warga negara Indonesia yang bekerja sebagai administrator judi online di luar negeri dan bahkan ada yang meninggal di negara-negara ASEAN. Ia meminta pemerintah dan duta besar negara-negara tersebut untuk memantau tenaga kerja Indonesia, baik resmi maupun tidak resmi, agar tidak terjebak dalam pekerjaan yang berhubungan dengan judi online.
Selain itu, Hendro meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk memberikan edukasi dan pelatihan wirausaha kepada remaja. "Edukasi dan pelatihan wirausaha dari unsur pemerintah sangat penting untuk mengurangi jumlah remaja yang terjerumus ke dalam pekerjaan sebagai admin judi online," pungkasnya. (San)
0 Komentar