Ahli Pidana Prof Dr Maidin Gultom Sebut Kasus Dugaan Korupsi PT.PSU Madina Kriminalisasi

 

Medan, GarisPolisi.com - Ahli hukum pidana dari Universitas Unika Medan, Prof Dr Maidin Gultom SH M.Hum menyebutkan kalau dugaan korupsi PT.Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan terdakwa Darwin Sembiring adalah kasus error inpersona dan kriminalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ahli hukum pidana dari Universitas Unika Medan, Prof Dr Maidin Gultom SH M.Hum menjawab pertanyaan tim kuasa hukum yang dimotori DR OK Isnainul SH, MH, M.Sa'i Rangkuti SH, MH, Datuk Zulfikar SH, Rizky Fatimantara Pulungan SH apabila seluruh SOP telah dilaksanakan sesuai dengan Job diacriptionnya yang melekat pada masing masing jabatannya maka ketika itu sudah dilalukam dengan benar, bagaimana menurut ahli?

"Oh itu gak bisa, itu namanya error inpersona dan kalau dipaksakan itu namanya kriminalisasi," tegas Maidin Gultom dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dipimpin Sulhanuddin di ruang Cakra 2, Kamis (30/6/2022).

Selain itu Maidin Gultom juga menegaskan sebuah tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada seseorang sifatnya harus pasti, nyata dan terukur.

"Tidak dikenal istilah berpotensi merugikan keuangan negara dalam kasus pidana korupsi," ucap Maidin.

Sedangkan terkait pertanyaan JPU bila dalam kasus PT.PSU yang menyebutkan ada ganti rugi, penerimanya juga jelas, apakah bisa dikategorikan berpotensi melawan hukum? Maidin Gultom secara tegas dalam kasus tersebut tidak ada masalah tidak ada pidana dan tidak bisa disebutkan berpotensi melawan hukum.

Maidin Gultom menyebutkan dalam pertanggungjawab perbuatan tindak pidana korupsi harus dibedakan antara perbuatan pidana, administrasi maupun perdata.

"Jadi intinya siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggungjawab, dan pertanggungjawaban tidak bisa hanya ditujukan soal pidana saja, bisa administrasi, bisa perdata," jelas Maidin.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ahli Administrasi dari UISU Dr Dani Sintara yang memberikan keterangan berbarengan mengatakan,sesuai Undang undang Administrasi Negara sebuah pendelegasian atas satu kebijakan,bila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum maka pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah penerima delegasi.

"Jadi soal pendelegasian antara atasan ke bawahan sudah secara jelas diatur dalam Undang - Undang siapa yang menerima delegasi dia yang bertanggungjawab, ini mutlak," ungkap Dani Sintara.

Sedangkan terkait izin lokasi, baik di lahan kebun Simpang Koje maupun Kampung Baru pada tahun 2006 seluas 6000 hektar bila tidak dilaksanakan maka si penerima izin harus diberikan sanksi oleh pemberi izin. 

Sementara soal penentuan kerugian negara, menurut Maidin Gultom siapapun berhak melakukan audit terhadap satu dugaan tindak korupsi. Namun yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah lembaga resmi pemerintah yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Siapa saja boleh melakukan audit,politeknik atau siapa saja namun yang berhak menentukan adanya kerugian negara dalam kasus ini adalah BPK, auditor tidak bisa berdiri sendiri," sebut Maidin sembari kembali menegaskan bahwa pihak yang berhak mendiklir telah terjadi kerugian negara adalah BPK. Kalau ada BPK kenapa pake yang lain.

Sebelumnya dua saksi meringankan, yakni Marsudi (juru tanam dan identifikasi) dan Roni dari PT.PSU juga didengar keterangannya menyebutkan, bahwa mereka hanya bertugas melakukan penghitungan terhadap tanaman di lahan baik Simpang Koje maupun Bandar Baru.

"Kami menghitung tanaman diatas lahan yang diganti rugi. Ada karet, pinang, sawo, jengkol," kata Marsudi dan Roni.

Kedua saksi juga menjelaskan bahwa mereka melihat langsung adanya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, pejabat PSU dari Medan dan warga penerima ganti rugi.

"Kami lihat masyarakat secara bergantian mengambil uang di bagian kasir," ungkap Marsudi.

Sedangkan terkait pertanyaan hakim, apa yang menjadi dasar acuan bagi saksi untuk melakukan penanaman?.

Baik Marsudi maupun Roni menjawab kalau mereka hanyalah juru tanam, sedangkan mengenai ukuran dan batasan lahan sudah ada tupoksi masing-masing dari kepanitiaan. (Zar)