Langkat | Garispolisi.com -- Aksi unjuk rasa seribuan warga korban banjir di Kabupaten Langkat, mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan Sumatera Utara, berakhir ricuh, Senin (20/4/2026).
Seribuan massa yang berasal, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan membawa spanduk dan poster memadati Kantor Bupati Langkat untuk menyuarakan kekecewaan mereka terkait bantuan pasca bencana.
Situasi memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke area kantor bupati. Aksi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Massa yang tersulut emosi akhirnya berhasil merobohkan pintu gerbang kantor Bupati Langkat.
Tak sampai di situ, seribuan massa yang mulai emosi memaksa masuk ke dalam Kantor Bupati. Namun upaya tersebut sempat dicegah oleh petugas Satpol PP dan Aparat Kepolisian.
Aksi dorong-dorongan pun terjadi. Namun karena jumlah massa yang lebih banyak, akhirnya massa berhasil masuk ke dalam kawasan kantor Bupati Langkat.
Suasana sempat tegang, sejumlah massa yang marah, sempat mengejar mobil dinas yang hendak keluar dari kawasan kantor Bupati Langkat, bahkan mobil dinas itu nyaris dirusak ratusan massa, namun Aparat Kepolisian berhasil menenangkan massa agar tidak merusak mobil berplat merah itu.
Dengan membawa berbagai spanduk yang bertuliskan kecaman, para pendemopun memaksa agar Bupati Langkat, Syah Afandin untuk menemui mereka. Namun informasi yang diperoleh, Bupati Langkat yang kerap disapa Ondim sedang berada di Jakarta.
Dalam aksinya, seribuan massa menuntut keadilan terkait penyaluran bantuan stimulan dari pemerintah, khususnya bantuan dari Kementerian Sosial yang dinilai tidak merata, aksi yang dilakukan masyarakat ini pun, membuat Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo hadir di tengah-tengah ratusan massa. Ia mencoba menenangkan ratusan massa agar tidak menggelar aksi yang anarkis.
Sebelumnya, seribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, menggeruduk Kantor DPRD Langkat, Sumatera Utara, Senin siang.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan soal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang tidak merata bagi korban maupun terdampak banjir, yang merendam 16 kecamatan beberapa waktu yang lalu.
Masyarakat mulanya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka di depan Kantor DPRD Langkat, tak lama berselang perwakilan beberapa masyarakat langsung dipersilahkan masuk dan menuju ke Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Langkat.
Pertemuan antara masyarakat dan beberapa anggota dewan tersebut sempat berjalan alot. Perwakilan massa aksi pun menyampaikan maksud kedatangan mereka.
Andika Ardiansyah, selaku koordinator aksi usai bertemu dengan anggota DPR mengarahkan, meminta kepada DPRD Langkat agar membangun komunikasi Kementrian Sosial RI, terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang terdampak dan korban di Kecamatan Besitang, dan wilayah lainnya.
Namun menurut Andika pertemuan dengan anggota DPRD Langkat tidak membuahkan hasil atau jalan keluarnya.
"Gak ada hasilnya bertemu dengan anggota DPRD Langkat," kata Andika. Ia pun menegaskan, adapun persoalan yang terjadi saat ini ialah, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sama sekali tidak merata terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terdampak banjir.
"Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang janjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup)," ucap Andika. Adapun perincian nominal bantuan yang seyogyanya diterima masyarakat.
"Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp 5 juta, perabotan Rp 3 juta, dan Jadup perjiwa Rp 1.350.000 dengan estimasi Rp 15 ribu perhari selama sebulan," ujar Andika.
"Bahkan ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan," sambungnya.
Bahkan menurut Andika, masyarakat datang ke DPRD maupun Kantor Bupati Langkat bukan sekali ini saja.
"Kami datang kesini bukan sekali dua kali untuk minta kepastian itu. Saya pikir sudah tiga sampai empat kali datang kesini. Dan percuma saya rasa datang kesini, dan kita datang bukan ada yang membiayai," kata Andika.
Setelah mendapat penjelasan dari Kapolres, bahwasannya Bupati tidak berada ditempat dan sedang menjalankan tugas di Jakarta, akhir massa pendemo membubarkan diri dengan tertib.
( Angga)
0 Komentar