 |
| Ketua LSM STRATEGI, Ridwan Siahaan. |
Tebing Tinggi|GarisPolisi.com - Sudah delapan bulan lebih, laporan dugaan korupsi miliaran rupiah di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi hanya mondar-mandir di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi. Bukti awal sudah lengkap, laporan masuk sejak akhir 2024, tapi hasilnya? Nol besar.
Publik bertanya-tanya: Kejari ini lembaga penegak hukum atau kantor arsip? Sebab sejak laporan itu masuk, yang terdengar hanya jargon “masih puldata-pulbaket”, tanpa ujung.
Ketua LSM STRATEGI, Ridwan Siahaan, mengaku muak. “Kasi Intel janji akan menyerahkan berkas ke Pidsus, nyatanya cuma janji manis. Kami hubungi lewat telepon dan WhatsApp, malah seperti bicara sama dinding. Diam seribu bahasa,” ketusnya, Selasa (12/8/2025).
Pergantian pejabat Kasi Intel dan Kasi Pidsus pun tak membawa angin segar. " Atas lambatnya tindak lanjut proses laporan ini, kami juga berencana akan membuat surat kepada Komisi Kejaksaan RI," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR), Ahmad Fahrezi, lebih blak-blakan. Dia menuding bahwa kinerja Kejari ini dinilai gagal total. Alasannya ini merupakan kasus besar yang melibatkan pejabat Pemko hilang namun seperti tak berbekas., " Wajar kalau publik curiga ada ‘tangan tak terlihat’ yang sedang melindungi,” sindirnya.
Menurutnya Kota Tebing Tinggi butuh penegakan hukum yang bersih dan berani. Jangan sampai Kejari Tebing Tinggi jadi tempat perlindungan bagi mafia anggaran.
Ketua DPD MPR menegaskan tak akan berhenti bersuara hingga semua kasus korupsi yang merugikan rakyat benar-benar diusut.
Dalam Dumas itu, tercatat dugaan korupsi penerimaan retribusi parkir khusus, retribusi pasar, kutipan kamar mandi, hingga penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik selama 2022–2024. Nilai kerugian? Diduga miliaran rupiah.
Kini publik menunggu: apakah Kejari Tebing Tinggi akan bergerak sebagai penegak hukum, atau tetap nyaman menjadi penonton di tribun kekuasaan?
(MET).
0 Komentar