Pasaman Barat | GarisPolisi.com – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, justru menuai keluhan dari sejumlah warga. Di Kecamatan Lembah Melintang, sejumlah warga menilai distribusi bantuan tidak tepat sasaran dan diduga sarat dengan kekeliruan dalam penetapan penerima manfaat.
Salah satu keluhan datang dari Mariana, warga Jorong Ampung Mondung, Nagari Ranah Salido, yang mengaku belum pernah menerima bantuan meski telah terdata oleh pihak nagari. Mariana, yang kini berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan, menggantungkan hidup dari usaha kecil menjual makanan anak-anak di rumahnya. Namun usahanya kini nyaris gulung tikar karena sepinya pembeli dan minimnya modal.
"Kadang saya menangis sendiri, memikirkan hidup yang makin sulit. Saya sudah tua, badan sakit-sakitan, tidak sanggup lagi bekerja berat. Tapi bantuan tak kunjung datang, padahal petugas sudah pernah mendata saya," ujar Mariana kepada GarisPolisi.com, Selasa (15/4/2025).
Menurut Mariana, kondisi ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan dan seharusnya masuk kategori penerima manfaat. Ia berharap adanya evaluasi dari pihak pemerintah agar bantuan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Nagari Ranah Salido, Sri Hidayati, melalui Sekretaris Nagari Liza didampingi Kaur Kesra Melia, membenarkan bahwa sebanyak 45 warga dari empat kejorongan telah menerima BLT tahun ini. Namun, ia tidak menampik masih ada protes dari masyarakat terkait penyaluran bantuan.
“Kami akui, banyak warga menyampaikan keberatan terkait siapa saja yang menerima. Oleh karena itu, verifikasi data harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Liza di kantor Nagari Ranah Salido.
Ia menambahkan, pihaknya akan kembali meninjau lapangan dan melakukan pemutakhiran data agar bantuan bisa lebih akurat dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Program BLT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun implementasinya di lapangan kerap kali menimbulkan polemik karena lemahnya pengawasan serta dugaan kesalahan dalam pendataan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama aparat nagari dapat lebih transparan dan selektif dalam proses verifikasi data penerima agar tujuan utama program ini tercapai secara adil dan merata.
(Okeh Saputra)
0 Komentar