Medan | Garispolisi.com -- Nama Zakiyudin Harahap, selaku mantan Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau, muncul dalam dakwaan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) kepada CV Hasian Abadi Group tahun 2012.
Zakiyudin diduga menandatangani persetujuan pembukaan kredit senilai Rp 3 miliar bersama Direktur CV Hasian Abadi Group, Farah Hasmina Harahap, dan Eko Handoko Hasian. Hal itu terungkap dalam sidang perdana terdakwa Farah Hasmina Harahap di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ucok Yoantha menyebut, Zakiudin diduga terlibat dalam pemberian fasilitas kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,29 miliar.
Dalam dakwaannya menguraikan, proses pengajuan kredit bermula pada 2 April 2012 ketika Farah bersama Eko Handoko Hasian mendatangi Bank Sumut KCP Krakatau untuk mengajukan fasilitas KRK sebesar Rp3 miliar dengan jangka waktu 12 bulan. Kredit tersebut diklaim sebagai tambahan modal usaha perusahaan yang bergerak di bidang properti.
"Pengajuan itu bermasalah karena CV Hasian Abadi Group belum resmi berdiri ketika permohonan kredit diajukan," ucap JPU.
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 127, perusahaan tersebut baru didirikan pada 14 April 2012. Artinya, badan usaha itu baru terbentuk 12 hari setelah pengajuan kredit. Farah tercatat sebagai direktur, sedangkan Eko Handoko Hasian sebagai pesero komanditer.
Bahkan, surat keterangan notaris tertanggal 18 April 2012 menyebutkan sejumlah perizinan perusahaan, seperti SIUP, TDP, dan izin gangguan (HO), masih dalam proses pengurusan.
Padahal, berdasarkan pedoman perkreditan Bank Sumut, badan usaha yang mengajukan fasilitas KRK harus memiliki legalitas dan perizinan usaha serta telah beroperasi secara komersial minimal dua tahun.
Dalam proses pengajuan kredit, Farah menyebut CV Hasian Abadi Group memiliki usaha properti dengan lokasi usaha di Kompleks Tasbih Blok YY Nomor 186. Sementara itu, proyek pembangunan perumahan yang menjadi dasar analisis kelayakan usaha disebut berada di Jalan Sepakat, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
Namun, JPU mengungkapkan bahwa proyek pembangunan perumahan tersebut bukan merupakan usaha CV Hasian Abadi Group. Perusahaan juga disebut belum memiliki kegiatan usaha maupun proyek ketika permohonan kredit diajukan.
Meski demikian, proses analisis kredit tetap berjalan hingga permohonan pinjaman Rp3 miliar disetujui. Dalam perkara ini, Lutfi Putra Lesmana yang saat itu menjabat Pelaksana Madya Bank Sumut KCP Krakatau berperan dalam proses analisis dan penilaian agunan kredit.
JPU menguraikan, Lutfi bersama sejumlah petugas melakukan taksasi agunan dan peninjauan lokasi proyek. Hasilnya dituangkan dalam Daftar Laporan Taksasi tertanggal 15 April 2012. Dalam laporan tersebut, nilai umum agunan ditaksir mencapai Rp 6 miliar, sedangkan nilai bank sebesar Rp 4,5 miliar.
Sehari kemudian, Lutfi membuat Memorandum Pengusulan Kredit. Dalam dokumen itu, ia menyebut CV Hasian Abadi Group telah memiliki perizinan, berpengalaman, mempunyai infrastruktur, serta dinilai memiliki kemampuan sangat baik dalam menyelesaikan kewajiban kredit.
Padahal, menurut JPU, perusahaan baru didirikan pada 14 April 2012 dan sejumlah perizinannya masih dalam pengurusan.
Lutfi juga didakwa tidak melakukan sejumlah tahapan penting, mulai dari verifikasi dan pemeriksaan keabsahan dokumen, konfirmasi legalitas usaha, hingga analisis kelayakan kredit sesuai ketentuan internal Bank Sumut.
Setelah proses pengusulan, permohonan kredit diteruskan kepada pimpinan cabang hingga memperoleh persetujuan.
Pada 20 April 2012, dokumen persetujuan pembukaan kredit ditandatangani Zakiudin Harahap selaku Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau, Farah sebagai direktur perusahaan, dan Eko Handoko Hasian selaku suami debitur.
JPU juga menguraikan bahwa fasilitas KRK seharusnya digunakan sesuai perkembangan pekerjaan di lapangan. Penarikan dana wajib disertai pemantauan terhadap progres pembangunan perumahan sesuai tujuan pemberian kredit.
Namun, dalam dakwaan disebutkan tidak terdapat penyerahan laporan progres pembangunan perumahan di lokasi agunan. Lutfi juga didakwa tidak melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek selama penarikan kredit berlangsung.
Atas rangkaian perbuatan tersebut, JPU mendakwa Farah dan Lutfi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan Farah selaku Direktur CV Hasian Abadi Group, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.290.469.309,15,-
Nilai kerugian tersebut merujuk pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group di Bank Sumut KCP Krakatau tahun 2012.
Dalam perkara ini, Farah didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak P pidana Korupsi.
"Atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," jelas JPU.
Usai mendengarkan dakwaan, Ketua majelis hakim As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan perlawanan (eksepsi) pada sidang pekan depan.
(Nz)
0 Komentar