Medan | Garispolisi.com -- Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi penataan kawasan Waterfron City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir kembali digelar di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Senin (2/11/2026).
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kedua terdakwa selama 2 tahun penjara.
Kedua terdakwa yang dituntut oleh JPU itu yakni, Enda Simakasura Ketaren, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Edwyn Tresnanugraha, sebagai mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan selaku konsultan pengawas proyek.
"Mengadili, menuntut kedua terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 60 hari kurungan apabila kewajiban tersebut tidak dibayar," kata JPU dari Kejari Samosir, Modana Hutajulu.
Dalam pertimbangan jaksa, yang memberatkan para terdakwa yakni merugikan negara sebesar Rp 13,1 miliar dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Sementara hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif dalam persidangan, sopan dan sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 13,1 miliar yang telah dititipkan di Kejari Samosir," ungkap Jaksa Modana.
Dengan demikian kedua terdakwa tidak dikenakan UP lagi karena sudah menyetorkan sebanyak Rp13,1 miliar ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Kejari Samosir. Uang tersebut dianggap sebagai konvensasi pengganti kerugian keuangan negara.
Menurut jaksa, perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua.
Sebelum menutup persidangan, Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada Edwin untuk menyampaikan pembelaan atau pleidoi pada sidang Jum'at (6/11/2026). Sementara Enda akan mengikuti persidangan lagi terkait permintaan penangguhan.
Dalam dakwaan jaksa, Enda selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC) meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, Enda menyetujui perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis memadai serta menandatangani berita acara serah terima pertama (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Jaksa juga menyebut proyek yang seharusnya rampung dalam 360 hari justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, Enda tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa yang menurut jaksa mencapai sekitar Rp6,264 miliar.
Proyek fisik tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR.
Akibat perbuatan para terdakwa dalam proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan serta Kawasan Tele, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp13,185 miliar.
( Nz)
0 Komentar