Medan | Garispolisi.com -- Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak ragu melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif, termasuk DPRD Sumut.
Hal ini di sampaikan Ricky saat menanggapi isu soal adanya oknum DPRD Sumut yang bermain proyek di Pemerintahan Provinsi.Sumatera Utara, Selasa (15/09/2026).
" Walaupun DPRD merupakan lembaga pengawasan bukan berarti tidak bisa di awasi oleh institusi lain, APH sangat bisa mengawasi DPRD ini," kata Ricky Antony.
Ricky mengatakan sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD.
" Kita sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD ini, agar kita kerja pun nyaman dan terjaga tetap berada di jalur yang semestinya," ucapnya
" Misalnya terkait pokir, pokir itu sejati nya harus murni kita teruskan dari usulan suara masyarakat, isi nya ya apa-apa yang di minta dan di butuhkan masyarakat, misal pembangunan jalan, ya kita DPRD ini berjuang bersuara agar jalan yang di minta masyarakat di perbaiki oleh Pemerintah, sampai disitu tugas kita, urusan siapa yang mengerjakan itu jelas bukan urusan kita," sambungnya.
Ricky juga mengatakan kalau DPRD tidak boleh mengerjakan proyek dan hanya boleh mengusulkan. " Saya kira sudah jelas ya bahwa DPRD itu tidak boleh mengerjakan proyek, yang boleh itu mengusulan adanya program, urusan siapa yang mengerjakan itu urusannya pemerintah dan pihak ketiga," ujaranya.
Ia berharap agar DPR tidak main-main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi. "Jadi kita harap jangan adalah DPR yang masi main-main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi, pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
( Angga)
0 Komentar