Sergai | GarisPolisi.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian jawaban itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai, Suwanto Nasution, S.Pd, MM, yang mewakili Bupati H. Darma Wijaya dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai di Gedung Paripurna, Sei Rampah, Rabu (10/7/2025).
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekdakab, Pemkab Sergai menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan konstruktif yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap nota pengantar P2APBD maupun Ranperda inisiatif DPRD.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati dalam jawaban resminya.
Dalam dokumen tersebut, Bupati Darma Wijaya merespons secara rinci pandangan dari tujuh fraksi di DPRD Sergai.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan teknologi transaksi non-tunai, serta mempertimbangkan pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk mendukung pelaksanaan program nasional.
Menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bupati menegaskan komitmen melanjutkan program unggulan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan sektor pertanian. Pemerintah juga menjamin bahwa proses regrouping sekolah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepada Fraksi Gerindra, pemerintah menyampaikan bahwa pemanfaatan SILPA akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara tanggapan kepada Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemkab Sergai menyatakan akan terus memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran.
Untuk Fraksi PPP, pemerintah menanggapi persoalan strategis, termasuk proses ganti rugi lahan pelebaran jalan, yang akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kepada Fraksi Hanura, Nasdem, Sejahtera, Pemkab menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dibarengi dengan peningkatan efektivitas belanja modal.
Adapun kepada Fraksi Demokrat Amanah, Bupati menyatakan komitmennya dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat.
“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam membangun mekanisme keamanan lingkungan yang terpadu dan partisipatif, serta menciptakan suasana aman dan tertib bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Pemkab Sergai berharap dokumen jawaban yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Kami berkomitmen menjaga sinergi yang positif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, para wakil ketua dan anggota dewan, asisten dan staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait.
(Zulpan)
0 Komentar