Pasbar | GarisPolisi.com – Ribuan warga di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, kembali menghadapi keterisolasian setelah akses jalan alternatif Ujung Gading–Situak melalui Kejorongan Tampus resmi ditutup pada Sabtu (12/7/2025). Penutupan ini terjadi setelah masa kontrak penggunaan lahan milik warga bernama Yudi berakhir dan tidak diperpanjang.
Jalan tersebut sebelumnya dibuka sebagai solusi darurat pasca-putusnya badan jalan utama akibat longsor besar yang terjadi pada akhir 2023.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) kemudian menjalin kesepakatan kontrak selama satu tahun dengan pemilik lahan untuk membuka akses sementara.
Namun, setelah kontrak itu habis, mantan Penjabat Wali Nagari Situak, Asdal, mengambil inisiatif memperpanjang masa pakai lahan selama dua setengah bulan karena pertimbangan kemanusiaan.
“Kami hanya ingin memastikan anak-anak tetap bisa ke sekolah dan pedagang tetap bisa ke pasar,” ujar Asdal.
Kini, setelah masa perpanjangan itu juga berakhir, pemilik lahan menutup akses karena sejak awal perjanjian telah disebutkan bahwa penggunaan bersifat sementara.
“Kontrak sudah habis dan kami dari awal menyepakati bahwa ini hanya solusi sementara,” kata Yudi kepada media.
Akibat penutupan ini, warga Nagari Situak dan sekitarnya harus menempuh jalur alternatif yang jauh lebih panjang dan berbahaya.
Tidak hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, akses menuju sekolah dan fasilitas publik pun lumpuh.
Warga juga mengeluhkan terganggunya mobilitas ke objek wisata di kawasan Nagari Situak.
Penjabat Wali Nagari Tampus Damai, Arpan Nasution, S.Ag, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama perangkat nagari untuk melihat kondisi terkini.
Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Penjabat Wali Nagari Situak yang baru, Ondo Kurnia Putra, dan merencanakan pertemuan dengan pemilik lahan untuk mencari solusi terbaik.
Namun hingga berita ini diturunkan, Pj Wali Nagari Situak belum dapat dikonfirmasi meskipun telah dihubungi berulang kali oleh media.
Warga menilai pemerintah tidak boleh lamban dalam menangani persoalan akses jalan yang telah berlangsung hampir dua tahun sejak bencana longsor melanda.
“Kami butuh jalan, bukan janji. Jangan tunggu sampai ada korban,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur darurat yang berkelanjutan.
(Okeh Saputra)
0 Komentar