Medan|GarisPolisi.com – Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu gelombang reaksi positif dari masyarakat Kota Medan. Sejumlah karangan bunga bermunculan di berbagai titik strategis kota sebagai bentuk dukungan terhadap langkah hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, Senin (30/6/2025).
Pantauan di lapangan, karangan bunga terlihat terpasang di depan Taman Cadika Jalan Karya Wisata, sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, dan kawasan Ringroad City Walk (RCW) Jalan Ngumban Surbakti. Berbagai tulisan bernada dukungan terpampang, seperti “Terima kasih KPK atas ditangkapnya Kadis PUPR Topan Ginting” serta “Salam dari Korban Galian Drainase” dan “Dari Warga yang Terzalimi”.
Karangan bunga tersebut dikirim atas nama individu dan kelompok yang merasa terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan dan proyek-proyek yang dijalankan Dinas PUPR Sumut selama ini.
Abyadi Siregar, pemerhati sosial Sumatera Utara sekaligus mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut (2014–2024), menilai kemunculan karangan bunga ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan publik terhadap Topan Ginting dan sekaligus kritik terbuka terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumut.
“Ini simbol bahwa masyarakat sudah lama menahan kekecewaan. Banyak yang dulu melihat Topan sebagai pejabat tegas dan berintegritas, tapi kini justru terbukti sebaliknya,” ujar Abyadi kepada wartawan.
Ia juga menyebut bahwa penangkapan ini bisa menjadi sinyal pergeseran dinamika kekuasaan di Sumut. Abyadi menyinggung hubungan kedekatan sejumlah pejabat dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang dinilai mulai kehilangan pengaruh sejak tak lagi menjabat Wali Kota Medan.
“Banyak yang merasa aman karena dilindungi. Tapi kini mulai terlihat bahwa hukum tetap berjalan. Penangkapan Topan Ginting, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby, jadi bukti bahwa era impunitas mulai runtuh,” ucapnya.
Lebih jauh, Abyadi mengatakan bahwa antusiasme warga terhadap langkah KPK mencerminkan harapan baru atas tegaknya supremasi hukum, terutama di sektor infrastruktur yang rawan praktik korupsi.
“Masyarakat ingin agar kasus-kasus lain seperti proyek Blok Medan, revitalisasi Lapangan Merdeka, hingga proyek Kebun Bunga juga diusut. Banyak anggaran dari APBD yang digelontorkan, tapi hasilnya tidak sepadan dengan biaya,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa dukungan publik terhadap KPK dalam bentuk karangan bunga ini adalah cara damai namun tajam untuk mengingatkan para pemangku kekuasaan: rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
0 Komentar