Pasaman Barat | GarisPolisi.com - Ketua Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) sekaligus Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menyerukan pentingnya sinergi semua pihak dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seruan ini disampaikannya saat membuka kegiatan “Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak” di Aula Kantor Camat Kinali, Kamis (22/5/2025).
Dalam sambutannya, Ny. Sifrowati menyebut bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pasaman Barat masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), laporan masyarakat ke P2TP2A, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang tahun 2024 tercatat 99 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 korban adalah perempuan dan 79 adalah anak-anak. Sementara itu, hingga April 2025, sudah tercatat 32 kasus baru.
“Jenis kekerasan yang dialami sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan ekonomi,” ungkapnya. Ia menambahkan, dampak kekerasan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga menyisakan trauma dan gangguan psikologis yang mendalam. Dalam sejumlah kasus, korban bahkan mengalami depresi berat hingga berujung pada tindakan bunuh diri.
Melihat kondisi tersebut, Ny. Sifrowati menekankan perlunya keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat dan agama, organisasi masyarakat, hingga pemerintah di tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Menurutnya, pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan bersama.
Ia memaparkan sejumlah strategi yang tengah dijalankan oleh Pemkab Pasaman Barat, seperti penguatan peran kader PKK dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pelibatan sekolah sebagai zona aman anak, serta peningkatan upaya deteksi dini terhadap praktik TPPO, ABH, dan perkawinan anak.
Tak hanya itu, kolaborasi juga diperluas dengan forum anak, organisasi Bundo Kanduang, lembaga adat, pemuda nagari, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), remaja masjid, serta pihak swasta dan lintas sektor lainnya. Pemerintah daerah turut mendorong digitalisasi layanan aduan dan konsultasi, serta mengintensifkan kampanye bertajuk “Pasaman Barat Nol Kekerasan”.
“Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban pemerintah, tapi panggilan hati nurani setiap insan. Jangan biarkan ada anak yang tumbuh dalam ketakutan, atau perempuan yang hidup dalam luka yang tak terlihat,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan P2TP2A tidak hanya menjadi tempat pelaporan, tetapi juga pusat edukasi, pendampingan, dan benteng pencegahan kekerasan di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, aktivis perlindungan anak, serta unsur pendidikan dan kepolisian setempat.
(Okeh Saputra)
0 Komentar