Labura | GarisPolisi.com — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Bupati Labura, Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang rapat utama Kantor DPRD Labura, Senin (14/4/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, S.E., M.M., ini dihadiri oleh para anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran kepala OPD dan tokoh masyarakat. Penyampaian LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD sebagai mitra kerja strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dalam pidatonya, Bupati Hendri Yanto menyampaikan bahwa tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan, namun berbagai capaian penting berhasil diraih. “LKPJ ini kami sampaikan sebagai bentuk transparansi terhadap apa yang telah kami kerjakan, terutama dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab Labura menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu. “Kami terus mendorong peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Selain itu, dukungan terhadap siswa berprestasi melalui program beasiswa juga ditingkatkan,” jelasnya.
Untuk sektor kesehatan, Bupati menyebutkan bahwa layanan kesehatan dasar terus diperluas. Dinas Kesehatan melakukan pembenahan di berbagai Puskesmas, penambahan tenaga medis, serta intensifikasi program kesehatan ibu dan anak.
“Peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus kami. Kami ingin masyarakat di pelosok pun merasakan pelayanan yang cepat dan layak,” katanya.
Sebagai daerah yang menggantungkan ekonomi pada sektor pertanian, Pemkab Labura mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi irigasi, pemberian bibit unggul, dan penyediaan alat pertanian modern. “Kita ingin petani Labura lebih produktif dan mandiri,” tutur Bupati.
Tak hanya itu, pembangunan desa juga menjadi perhatian utama. Penguatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan penggunaan dana desa terus dilakukan demi terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing.
Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, menyambut baik laporan yang disampaikan dan menyatakan bahwa DPRD akan membahasnya secara cermat melalui panitia khusus (Pansus). “LKPJ ini akan kami kaji sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan ke depan,” katanya.
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum formal penyampaian laporan, tetapi juga wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah pembangunan Kabupaten Labura yang inklusif dan berkelanjutan.
(Mjs)
0 Komentar