Jakarta | GarisPolisi.com – Situasi nasional saat ini tetap stabil dan terkendali. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelangsungan berbagai sektor ekonomi dan pendidikan.
Sehubungan dengan ajakan aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’, pemerintah menilai bahwa gerakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan justru berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa. Hal ini sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden telah menyampaikan kepada teman-teman dari kampus bahwa biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali tidak boleh dikurangi,” ujar Hasan dalam keterangannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintah.
“Langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada PHK akibat kebijakan ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI.
Di sektor ekonomi, kondisi nasional tetap stabil dengan inflasi yang terkendali di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, menjelaskan bahwa inflasi dalam rentang tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat akan terganggu jika inflasi tidak terkendali, misalnya di bawah 1,5% atau di atas 3,5%. Namun, saat ini inflasi masih dalam batas aman,” ujarnya.
Dengan kebijakan ekonomi yang berjalan baik dan kestabilan nasional yang terjaga, aksi ‘Indonesia Gelap’ dikhawatirkan hanya akan menciptakan keresahan yang tidak perlu. Masyarakat diimbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa, mengingat pusat perbelanjaan, konser musik, serta kegiatan ekonomi lainnya tetap berlangsung normal.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. (Red)
0 Komentar