 |
| Angkatan Muda Muhammadiyah Sumut yang terdiri dari PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, DPD Pemuda Muhammadiyah Sumut, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumut menggelar jumpa pers bertajuk Tasyakuran Demokrasi di Gedung Dakwah PW Muhammdiyah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Jumat, (16/02/2024). |
MEDAN|GarisPolisi.com - Angkatan Muda Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar jumpa pers terkait hasil pemilu 2024 yang baru diselesaikan beberapa hari yang lalu. Terkait jika merasa ada kejanggalan PW Pemuda Muhammadiyah Sumut mendorong untuk menempuh jalur hukum ketimbang pengerahan massa.
Adapun jumpa pers diselenggarakan oleh elemen muda Muhammadiyah yang terdiri dari PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, serta Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPW) Sumut.
Digelar pada Jumat, (16/02/2024) sekira pukul 14.00 siang di Gedung Dakwah PW Muhammadiyah Sumut, jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Muhammad Syarif mengatakan bahwasanya jumpa pers ini sebagai respon untuk menyikapi hasil Pemilu 2024 kemarin.
Diketahui, dari hasil hitungan cepat pada Pilpres kemarin pasangan Prabowo-Gibran mendominasi perolehan suara. Dimana, pasangan nomor urut 02 tersebut memperoleh lebih dari 50 persen suara nasional.
Demi menyikapi hasil pemilu angkatan muda PW Muhammadiyah Sumut perlu untuk mengimbau kepada insan Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tetap tenang sampai perhitungan suara benar-benar selesai dilaksanakan oleh KPU.
Syarif mengungkapkan bahwa proses Pemilu 2024 kemarin sudah berjalan dengan tertib. Kalaupun ditemukan ada kejanggalan, pihaknya berharap bahwa pelaku politik lebih baik menempuh jalur hukum, jangan sampai ada pengerahan massa yang bisa berlanjut pada konflik di masyarakat.
"Detik ini proses demokrasi yang sedang berjalan kita anggap berjalan lancar, aman dan tertib. Kalau misalnya ada, hal yang dianggap masyarakat janggal atau yang tidak sesuai harapan itu kita dorong untuk ditempuh lewat jalur hukum. Artinya tidak ada upaya untuk melakukan pengerahan massa sehingga menimbulkan kegaduhan," kata Syarif.
Syarif mengakui bahwa selalu ada potensi untuk terjadinya konflik horizontal di masyarakat pasca pemilu.
"Potensi itu (konflik) pasti ada, kita khawatirkan masyarakat bawah terpancing. Maka kita dari angkatan muda Muhammadiyah yang punya pasukan Kokam yang tersebar di seluruh Sumatera Utara itu kita siagakan untuk ikut mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi" jelasnya.
Kokam yang dimaksud Syarif adalah Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah.
Selain itu, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut Arifudin Bone pun mengatakan bahwa pihaknya telah mengawal proses pemilu sejak awal. IMM telah membentuk Crisis Center sebelum kontestasi Pemilu dimulai.
"Mungkin masyarakat menemukan kejanggalan ataupun ada hal-hal lain bisa melaporkan kepada kita. Kita akan beruoaya menyurati Gakkumdu dari pihak Bawaslu," terang Arif.
Arif mengungkapkan bahwasanya pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu sebagai contoh yang terjadi di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Amplas, dimana terjadi tertukarnya hasil suara untuk calek DPRD Kabupaten/Kota.
"Kita di Crisis Centre IMM Sumut telah menerima laporan.
(Red).
0 Komentar