Tebing Tinggi | Garispolisi.com -- Pembangunan tembok di kawasan PT Terang Sentosa Makmur (TSM), Jalan Batu Bara, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Tebing Tinggi, Senin (9/11/2026).
Dalam RDP yang digelar di Ruang Komisi III DPRD tersebut, terungkap sejumlah persoalan, di antaranya keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengenai posisi tembok yang disebut telah melewati batas sungai, dugaan kendaraan perusahaan melebihi batas tonase, serta pengakuan Lurah Satria yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan tembok.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat tertanggal 2 November 2026. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dihadirkan, yakni Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, serta Lurah Satria bersama perangkat lingkungan.
Dalam pembahasan, pihak PUPR menerangkan bahwa posisi pembangunan tembok PT TSM sudah melewati batas sungai. Keterangan tersebut menjadi perhatian Komisi III karena menyangkut batas lahan perusahaan, badan sungai, serta kawasan sempadan Sungai Padang.
Atas keterangan itu, diperlukan pemeriksaan teknis dan pengukuran ulang di lapangan untuk memastikan posisi tembok serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan batas penguasaan lahan, tetapi juga menyangkut fungsi sungai dan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
Keterangan lainnya disampaikan Lurah Satria, Pangku Alam Siregar. Dalam forum RDP, Ia mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan tembok di kawasan PT TSM dan menegaskan pihak kelurahan tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan tersebut.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai proses pembangunan, koordinasi dengan pemerintah setempat, serta kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan. Untuk itu, pemerintah kota diminta melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dasar pelaksanaan pembangunan.
Selain persoalan tembok, aktivitas kendaraan pengangkut barang milik PT TSM juga menjadi pembahasan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, Bernad Hutapea, menyampaikan bahwa tonase kendaraan yang melintas ditemukan melebihi 3 ton.
Padahal, sebelumnya pihak PT TSM disebut telah menyampaikan komitmen secara lisan bahwa kendaraan pengangkut barang yang masuk ke kawasan perusahaan tidak akan membawa muatan melebihi 3 ton.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tebing Tinggi, Andar Alatas, menyarankan agar komitmen perusahaan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, kesanggupan untuk tidak mengangkut muatan di atas 3 ton memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi merusak infrastruktur jalan serta mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan perusahaan.
Setelah mendengarkan keterangan sejumlah instansi, Andar Alatas meminta Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dikuasai PT TSM.
Pengukuran tersebut diperlukan untuk memastikan batas penguasaan lahan perusahaan, posisi tembok terhadap alur sungai, serta kesesuaiannya dengan ketentuan garis sempadan sungai.
Hasil RDP diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keterangan dan rekomendasi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menindaklanjutinya melalui pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen perizinan, serta langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Sebab, kegiatan investasi dan usaha tetap harus berjalan sesuai aturan tata ruang, ketentuan bangunan, perlindungan kawasan sungai, serta memperhatikan hak dan keselamatan masyarakat sekitar.
Kini tindak lanjut berada pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasil pengukuran ulang dan pemeriksaan dokumen nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian atas persoalan batas lahan, pembangunan tembok, perizinan, serta aktivitas kendaraan pengangkut barang PT TSM.
(Mmt)
0 Komentar