Tebing Tinggi | Garispolisi.com -- Sebanyak delapan dari sembilan Puskesmas di Kota Tebing Tinggi belum mampu merealisasikan 100 persen dana kapitasi layanan kesehatan yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Total dana yang tidak terserap disebut mencapai sekitar Rp 479,5 juta.
Temuan itu terungkap saat Ketua Komisi I DPRD Tebing Tinggi, Hiras Gumanti, bersama anggota Komisi I, Indra Gunawan, melakukan kunjungan mendadak ke Puskesmas Satria, Jalan Imam Bonjol, Rabu ( 30/9 /2026 ).
Dalam kunjungan tersebut, kedua legislator mempertanyakan capaian pelayanan sekaligus realisasi dana kapitasi yang diterima Puskesmas. Dari data yang dipaparkan, Puskesmas Satria tercatat sebagai Puskesmas dengan nilai dana yang gagal diterima paling besar, yakni mencapai Rp 127,746 juta. "Ini Puskesmas yang paling tinggi gagal terimanya dari semua Puskesmas yang ada," ujar Hiras.
Pembahasan sempat berlangsung cukup alot ketika legislator meminta penjelasan mengenai penyebab tidak maksimalnya capaian kapitasi.
Hiras dan Indra mempertanyakan apakah persoalan tersebut semata-mata disebabkan rendahnya kunjungan pasien atau terdapat faktor lain dalam pelayanan di tingkat Puskesmas.
Kepala Puskesmas Satria, dr. Aida Simarmata, bersama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tebing Tinggi, drg. Faisal, kemudian menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
Menurut Faisal, salah satu persoalannya adalah keterbatasan jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah pasien yang harus dilayani. Kondisi itu disebut berpengaruh terhadap maksimalisasi pelayanan.
"Semua dokter di Puskesmas kurang, jadi layanan tak maksimal," jelas Faisal.
Selain keterbatasan tenaga medis, rendahnya kunjungan pasien serta karakteristik pasien juga disebut menjadi faktor. Di antaranya pasien dengan penyakit khusus seperti diabetes dan hipertensi, maupun pasien yang meminta jenis pelayanan yang tidak sesuai dengan rujukan.
Sementara itu, Indra Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk program layanan kesehatan masyarakat pada APBD 2026.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat. Namun, berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikannya, realisasi penggunaan dana diperkirakan hanya sekitar Rp 19 miliar. "Diperkirakan hanya terpakai Rp 19 miliar, selebihnya jadi SILPA," kata Indra.
Dia menjelaskan, program tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan membawa KTP. Pemerintah daerah juga kembali mengalokasikan anggaran layanan kesehatan sekitar Rp 20 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Data sementara menunjukkan hanya Puskesmas Pasar Gambir yang mampu mencapai penerimaan kapitasi hingga 100 persen. Sementara delapan Puskesmas lainnya berada di bawah capaian tersebut, dengan total dana yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp 479,5 juta.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena anggaran pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat. Karena itu, rendahnya realisasi dinilai perlu dilihat tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari efektivitas pelayanan yang diberikan.
Hiras Gumanti mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan. DPRD juga berencana melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan di Lubuk Pakam untuk memperoleh penjelasan lebih menyeluruh mengenai mekanisme dan faktor yang menyebabkan dana kapitasi tidak dapat diterima secara maksimal.
"Kita koordinasi agar program ini sukses," ujar Hiras.
DPRD berharap persoalan tersebut dapat segera dipetakan, sehingga anggaran yang telah disediakan pemerintah benar - benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak berakhir menjadi dana yang tidak terserap.
( Mmt )
0 Komentar