Pasaman Barat | GarisPolisi.com – Penjabat (Pj) Wali Nagari Koto Gunung, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Desakan agar ia mundur dari jabatannya semakin menguat, seiring dengan meningkatnya kekecewaan publik atas kinerjanya yang dinilai jauh dari harapan.
Sejumlah warga menilai Pj Wali Nagari gagal menjalankan amanah sebagai pemimpin pemerintahan nagari yang semestinya berpihak kepada seluruh masyarakat. Ia justru diduga lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu yang berafiliasi dengan tim sukses politik, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan dan pembangunan di tingkat nagari.
Kritik paling tajam datang dari aspek pengelolaan Dana Desa. Memasuki semester kedua tahun 2025, serapan anggaran di Nagari Koto Gunung dilaporkan baru mencapai sekitar 20 persen. Penggunaan anggaran pun hanya terbatas pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat belum berjalan.
“Program fisik belum jalan sama sekali. Yang ada baru plang proyek. Padahal anggaran sudah ditransfer ke nagari,” ungkap seorang perangkat nagari yang enggan disebutkan namanya, Kamis (7/8/2025).
Tak hanya itu, Pj Wali Nagari juga disebut lebih sibuk melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan internal pemerintahan nagari. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk mengamankan posisi politik, bukan demi memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Ketidakpuasan masyarakat pun semakin meluas. Warga merasa kepercayaan yang telah diberikan telah disalahgunakan, dan mereka tidak lagi yakin Pj Wali Nagari mampu membawa perubahan positif bagi nagari.
“Kalau memang tidak sanggup membangun, lebih baik mundur. Jangan gunakan jabatan untuk agenda politik pribadi,” ujar seorang warga Koto Gunung yang juga berprofesi sebagai wartawan.
Situasi ini kian menjadi perhatian publik karena menyangkut langsung kehidupan masyarakat di tingkat bawah. Dana desa yang semestinya menjadi motor pembangunan, justru terhambat oleh manajemen yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif.
Beberapa warga kini bahkan mulai menyusun pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat dan DPRD. Mereka meminta agar Pj Wali Nagari segera dievaluasi dan diganti dengan sosok yang lebih kompeten serta berpihak kepada rakyat.
“Kalau dibiarkan, masyarakat yang akan jadi korban. Dana tersedia, tapi pembangunan tidak jalan. Ini bentuk kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar warga lainnya.
Pj Wali Nagari Koto Gunung dinilai telah kehilangan legitimasi moral dan politik dari masyarakat. Warga berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas agar tidak terjadi stagnasi berkepanjangan di nagari tersebut.
“Ini nagari milik rakyat, bukan milik kelompok tertentu. Kalau tidak bisa memimpin dengan adil, lebih baik mundur,” tegas warga dengan nada kecewa.
(Tim)
0 Komentar