JMI dan POLRI Watch Ingatkan Pemda untuk Memasang CCTV di Perlintasan Jalan

Ketua POLRI WATCH, Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum dan Sekretaris JMI Sumut, T. Sofy Anwar SH.

MEDAN|GarisPolisi.com - Pasca terungkapnya kasus pembakaran rumah wartawan di Tanah Karo, Sumatera Utara, Jurnalis Media Independen (JMI) dan Lembaga Pemantau Polisi (POLRI WATCH) mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih masif memasang CCTV di jalan-jalan masuk dan keluar hunian penduduk.

Sekretaris JMI Sumut, T. Sofy Anwar SH, dan Ketua POLRI WATCH, Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum, secara terpisah menyampaikan hal ini di kantor masing-masing pada Selasa (9/7/24).

"CCTV sangat berfungsi untuk mengungkap kejahatan, seperti kasus pembakaran rumah wartawan yang menewaskan empat orang satu keluarga di Tanah Karo," ujar Sofy.

Pemasangan CCTV oleh pemerintah kabupaten/kota di perlintasan jalan sebelumnya juga pernah dihimbau oleh JMI Sumut dan POLRI WATCH pasca terungkapnya kasus perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun Medan. Saat itu, Direktur Kriminal Umum dipimpin oleh Kombes Tatan Dirsa Atmaja.

"Pemasangan CCTV di jalan-jalan masuk dan keluar hunian penduduk akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang saat ini marak, seperti begal dan pembongkaran rumah-rumah kosong," tambah Ikhwaluddin Simatupang.

Sofy juga menekankan bahwa wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten/kota harus lebih proaktif mendorong pemerintah untuk memasang CCTV di jalan-jalan keluar masuk warga. "Saat ini masyarakat merasa diteror dengan kehadiran begal, pencurian terhadap kosen pintu dan jendela serta atap rumah kosong dan pagar rumah-rumah penduduk. Ini harus kita perhatikan dengan serius," ungkap Sofy.

"Pemasangan CCTV di jalan masuk dan keluar hunian penduduk akan menjadi ancaman bagi pelaku-pelaku kejahatan sehingga terbendung niat mereka untuk melakukan kejahatan," lanjut Sofy.

Menurut Ikhwaluddin Simatupang, pemasangan CCTV ini secara teknis tidak terlalu sulit dan monitoring keberadaan CCTV dapat dilakukan oleh Kepala Lingkungan, RT/RW. "DPRD yang akan dilantik nanti harus serius mendorong pemerintah daerah," tegas mantan Direktur LBH Medan 2006-2009 ini.

(Rilis JMI Sumut)